Yogyakarta, 30 Agustus 2024 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU dan Nuansa Global baru saja menyelenggarakan Diklat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menerapkan SAKIP secara efektif dan efisien. Dengan adanya diklat ini, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugasnya.
Diklat yang berlangsung selama empat hari, mulai dari 26 hingga 29 Agustus 2024, diikuti oleh 8 staff dari BKPSDM di Kabupaten OKU. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten OKU, yang menekankan pentingnya SAKIP dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur.
Dalam sambutannya, Kepala BKPSDM mengatakan, “Penerapan SAKIP adalah langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Melalui diklat ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD dapat memahami dan mengimplementasikan SAKIP dengan baik.” Selain itu, beliau juga mengingatkan peserta tentang pentingnya konsistensi dalam pelaporan kinerja dan evaluasi program.
Diklat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh BKPSDM Kabupaten OKU
Selama diklat, peserta diberikan materi tentang dasar-dasar SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Mereka juga dilibatkan dalam diskusi dan praktik langsung untuk memahami proses dan mekanisme kerja SAKIP. Tidak hanya itu, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan SAKIP di unit kerja masing-masing.
Salah satu peserta, yang merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, menyatakan bahwa diklat ini sangat bermanfaat. “Materi yang diberikan sangat relevan dengan tugas kami sehari-hari. Dengan adanya diklat ini, kami lebih memahami bagaimana cara menyusun laporan kinerja yang baik dan benar sesuai dengan pedoman SAKIP,” ujarnya.
Menjelang penutupan, sesi tanya jawab dan evaluasi diklat diadakan untuk memberikan umpan balik dari peserta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan telah dipahami dengan baik dan dapat diterapkan di lapangan. Pada akhir acara, para peserta menerima sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kelulusan dalam diklat ini.
Diharapkan dengan adanya Diklat Implementasi SAKIP ini, aparatur sipil negara di Kabupaten OKU dapat lebih terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Penerapan SAKIP secara konsisten akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan bahwa penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.
